Jangan Sekolah jika tak Punya Uang

Kini di era kemerdekaan, keadaan pendidikan sudah berubah dari pendidikan kolonial, menjadi pendidikan nasional. Tapi pada kenyataannya, sekolah-sekolah nasional ini keadaannya masih sangat memprihatinkan. Selain fasilitas yang masih sangat minim, biaya untuk pendidikan juga masih dikenakan. Hal ini sangat ironis dengan keadaan saat masa pergerakan yang malah tidak memungut biaya. Pemerintah kita seharusnya memenuhi kebutuhan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai pemerintahan kita yang terdiri dari bangsa kita sendiri ini, menjadi seperti pemerintah colonial Belanda. Terjadi diskriminasi antara siswa kaya dan miskin. Sekolah-sekolah berkualitas tinggi hanya bisa diikuti oleh siswa mampu, sedangkan yang miskin hanya mendapat swkolah tidak berkualitas atau bahkan tidak mampu sekolah, karena yang tidak berkualitas itu pun tidak terjangkau oleh kemampuan ekonomi mereka. Sekarang sudah banyak terdapat sekolah-sekolah negeri yang cukup berkualitas, tapi sekolah-sekolah tersebut masih meminta biaya dari murid, padahal seharusnya pemerintah yang menanggung semua biaya bagi pendidikan warga negaranya. Jika ingin diseledik, sebenarnya pemerintah telah melanggar peraturan yang paling mendasar dari republik ini yaitu pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945.

Kemudiaan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahaan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Pembukaan UUD RI tahun 1945 alinea keempat)

Pada potongan teks pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut di atas, ada kumpulan kata yang diberi garis bawah yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dari pernyataan tersebut, sudah jelas merupakan kewajiban pemerintahlah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan orang tua yang wajib sepenuhnya membiayai kebutuhan pelajar. Tapi keadaan ini terbalik. Orang tua murid yang membiayai semua kebutuh siswa, dari uang gedung, iuran bulanan, buku-buku, seragam, dan lain-lain. Sedangkan pemerintah, hanya menyusibsidi seperlunya.

Dalam konstitusi kita, sudah tersebutkan bahwa pemerintah memang harus menyelenggarakan pendidikan secara gratis. Tanpa memandang status ekonomi, kedaerahan, suku, agama, dan lain-lain. Di bawah ini adalah peraturan yang mengisyaratkannya.

1. Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM).
Pasal 26
(1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pendidikan harus gratis setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 31
ayat (2) Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Ayat (4) pemerintah dan DPR wajib memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
3. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
pasal 34
dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
4. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.
pasal 34
ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya
pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Sudah jelas dari semua perundangan tersebut, jika pendidikan harus gratis minimal pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Indonesia terlihat dari adanya program wajib belajar Sembilan tahun yang setara dengan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tak ada alas an bagi pemerintah untuk tidak membebaskan biaya pendidikan dasar. Bahkan dengan undang-undang yang menyatakan bahwa anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, terasa sangat cukup untuk membebaskan biaya pendidikan jika direalisasikan. Pendidikan harus benar-benar diprioritaskan. Karena jika suatu bangsa merupakan bangsa yang terdidik, maka akan tinggi nilai sumber daya manusianya, dan tak akan menjadi bangsa yang tertinggal.

Saat ini, pemerintah sudah mengusahakan hal tersebut dengan adanya program “BOS” atau biaya operasional sekolah. Tiap siswa diberi jatah biaya pendidikan, sehingga tidak perlu lagi membayar uang bulanan atau SPP. Tapi sayangnya, program tersebut baru direalisasikan di Sekolah Dasar dan masih banyak penyimpangan. Memang uang bayaran bulanan atau SPP sudah ditiadakan, tetapi sekolah dan komite sekolah malah meminta sumbangan ini itu dengan dalih sumbangan pendidikan. Ironisnya, komite sekolah yang merupakan perkumpulan orang tua siswa dan bertugas membantu pembelajaran siswa dengan segala sumber daya yang mereka miliki, malah bekerjasama dengan sekolah yang kemudian semakin memberatkan orang tua yang kurang mampu. Selain adanya “sumbangan pendidikan”, orang tua siswa juga masih diberatkan dengan biaya buku cetak yang harus mereka beli. Buku tiap tahun selalu berganti-ganti, sehingga para siswa tidak bisa memanfaatkan buku bekas kakak kelas mereka. Guru-guru pun tidak berusaha mengeliminir masalah ini, bahkan mereka seakan tidak peduli dan tetap menggunakan buku-buku baru dari penerbit yang berbeda-beda tiap tahunnya.

6 komentar untuk “Jangan Sekolah jika tak Punya Uang”

  1. Bayu Setya Romansyah

    Pendidikan di Indonesia itu salah satu ranahnya politisasi, “no free lunch”

    Katanya gratis, wajib belajar 9 tahun, tapi tetep aja pungutan mencekik, yang uang lks lah, uang bajulah, uang terobosanlah, uang tetek bengeklah

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *