PERANG KEPENTINGAN METRO TV- TV ONE

Lantas, apakah di era reformasi, ketika kebebasan pers telah dibuka seluas-luasnya, masih ada hegemoni media? Untuk menjawab semua itu, dapat dilihat dari fakta yang berada di belakang tiap media massa nasional Indonesia.

Di Indonesia, semenjak reformasi bergulir, mulai dikenalnya istilah konglomerasi media. Istilah ini mengacu pada kecenderungan beberapa media untuk saling bergabung di bawah kepemilikan satu orang atau kelompok. Beberapa contoh adalah bergabungnya dua stasiun televisi Trans TV dan TV 7 (yang kemudian berubah nama jadi Trans 7) di bawah naungan Trans Corp pimpinan Chairul Tanjung. Selain itu, kita mengenal pula Abu Rizal Bakrie, sebagai pimpinan dari Bakrie Group, yang menguasai stasiun televisi Anteve dan TV One. Ada pula yang telah bertahan cukup lama, Hary Tanoesoedibyo, dengan penguasaannya atas RCTI, Global TV, MNC TV, koran Seputar Indonesia, Trijaya FM, majalah Trust, dan situs berita on-line okezone.com. Terakhir, yang cukup populer pula, ada Media group yang menaungi Metro TV dan harian Media Indonesia dengan pimpinan utama Surya Paloh.

Dilihat sekilas, tak ada yang bermasalah dengan kepemilikan beberapa media massa di tangan satu orang. Dalam dunia bisnis, konglomerasi biasa terjadi untuk menghimpun kekuatan ekonomi yang lebih besar demi menghadapi saingan. Namun, dalam ranah pers, hal ini bisa jadi sangat berbahaya.

Pertama, penguasaan beberapa media oleh satu orang, dapat mengakibatkan isi pemberitaan yang monotone. Seperti pada media massa yang dikuasai oleh Hary Tanoesoedibyo. Dalam mewartakan sebuah issu, akan tercipta sudut pandang atau perspektif yang sama antara RCTI, MNC TV, harian Seputar Indonesia, atau Trijaya FM misalnya. Sebab dalam praktiknya, tiap media massa yang terlingkup dalam satu jaringan tersebut, memiliki visi dan kepentingan yang sama pula. Efek dari keseragaman ini tentu akan berakibat para masyarakat yang dirugikan. Meski berbeda media, tapi isi dan nada dalam berita yang disampaikan sama. Lebih jauh, bayangkan saja jika semakin banyak media yang dimiliki oleh satu orang yang sama. Maka isi pemberitaan akan semakin tidak variatif dan tak ada pertarungan opini yang terjadi.

Kedua, adalah potensi media sebagai alat politik pemiliknya. Ketika masa kampanye misalnya, isi pemberitaan yang disajikan cenderung akan terfokus untuk menonjolkan satu partai yang didukung pula oleh pemilik media massa tersebut. Sebaliknya, media massa itu dapat pula untuk menjatuhkan partai lain yang memang menjadi musuh politiknya. Hal ini seperti apa yang menjadi kecurigaan banyak orang pada Metro TV di pemilu 2009. Ada anggapan yang menilai Metro TV kurang berimbang dalam memberitakan Pemilu 2009. Pemberitaan condong kepada pencitraan positif partai Golkar yang Surya Paloh sebagai kader di dalamnya. Lebih jauh, media massa pun dapat pula dijadikan sebagai alat untuk terus menyerang pemerintah. Meski fungsi dasar media massa memang untuk kontrol sosial pemerintah, namun pemberitaan yang bias dan kepentingan pemilik yang ikut disisipkan, akan menjadikan pemberitaan yang diterbitkan tak berimbang lagi.

Ketiga, adalah kecenderungan media sebagai alat pencitraan dan pembenaran bagi pemiliknya. Tendensi ini amat jelas terlihat dengan pemberitaan yang dilakukan oleh TV One kepada kasus semburan lumpur di Sidoharjo. Di media massa lain, mayoritas akan mengatakan kasus tersebut sebagai “Lumpur Lapindo”. Sesuai dengan nama perusahaan yang dimiliki oleh Bakrie Group. Sedangkan oleh TV One, pemberitaan kasus tersebut selalu disebutkan dengan “Lumpur Sidorharjo” tanpa menyinggung nama perusahaan yang dipimpin pula oleh pemilik TV One tersebut. Dalam isi pemberitaannya, TV One juga selalu mengedepankan bahwa kasus tersebut disebabkan oleh fenomena alam seperti Gempa Yogya 2005, bukan human error seperti media massa lain.

Selain itu, media massa pun digunakan pula untuk sarana exposer tokoh yang menjadi pemiliknya. Seperti apa yang ada di Metro TV. Ketika ada pemberitaan yang seorang Surya Paloh berada di sana, akan ada waktu khusus yang menyiarkan pidato Surya Paloh secara panjang lebar. Begitu pula yang dilakukan oleh TV One. Ketika Abu Rizal Bakrie masuk dalam pemberitaan, maka akan ada sesi eksklusif yang menayangkan seluruh pembicaraan dari ketua Partai Golkar tersebut.

Dari analisa di atas, terlihat bagaimana berbahayanya media massa ketika dijadikan alat megemoni oleh pihak-pihak tertentu. Di Amerika Serikat, hal ini pun turut terjadi. Di negara yang mengaku paling demokratis ini, terjadi pula hegemoni media yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai media massa di bawah kendalinya. Terdapatlah lima besar penguasa media di Amerika Serikat seperti Time Warner, Disney, Murdoch’s News, Viacom, dan Bertelsmann. Mereka saling bersaing dan disinyalir pula membuat pemberitaan bias demi kepentingan pemiliknya yang menyalahi nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat.

14 komentar untuk “PERANG KEPENTINGAN METRO TV- TV ONE”

  1. Terimakasih artikelnya sangat bagus sekali.
    Jangan lupa untuk mengunjungi website kami di http://www.agungdrumband.com/ . Kami menyediakan semua perlengkapan dan atribut drumband, serta seragam kerja yang berkualitas dan terpercaya.
    Untuk Pemesanan dan Konsultasi anda dapat menghubungi Kami di : 081915520051. Atau Konsultasi Langsung dengan Kami di TOYO KONVEKSI di : Jl. Godean Km 8,5 No. 127 Godean, Sleman Yogyakarta.

  2. Pada dasarnya semua media pasti mempunyai kepentingan, entah kepentingan baik atau kepentingan buruk, yang pasti mereka punya visi, kita sebagai penonton emang harus jeli melihat itu.

    Ada juga yang menarik pernah dikatakan PemRed TEMPO, mas Arif. Beliau bilang media gak boleh netral, bisa dibayangkan jika media bersikap netral untuk semua pemberitaan, kasus -kasus seperti nenek yang mencuri beberapa potong kayu pasti tidak akan mendapat simpati, karena dengan pemberitaan netral mencuri adalah salah. Media tidak boleh netral dan harus menjadi pengawas, melihat kebenaran dan memberitakannya.

    1. Jika menurut saya, fokus ada pada edukasi ke masyarakat. Tak apa jika media-media bertindak partisan, asal masyarakat memiliki tingkat melek media yang baik. apabila media dibuat netral semua, maka perspektif akan homogen. Persaingan perspektif yang dilakukan antar media membuat wawasan publik makin terbuka. Tinggal bagaimana publik yang cerdas dapat memilah dan memilih informasi yang diperlukan dan membiarkan yang tidak diperlukan.

  3. Metro TV dan TV One adalah 2 media tv yg saya sukai dan menjadi referensi saya dlm menonton berita2 terbaru, tp cukup miris jg melihat jika media mereka terlalu didominasi oleh kampanya politik. untuk itu Saya berkeyakinan untuk tidak memilih capres yg punya media TV.

  4. baik disadari atau tidak, semua hal itu ujung-ujungnya adalah kepentingan ekonomis. Media hidup dari iklan dan iklan ada karena adanya pemirsa tetap. UNtuk mendapatkan pemirsa, kontroversi harus sering dibuat

  5. Mungkin bisa benar yang anda katakan Ibu. Namun pendapat-pendapat Ibu jika boleh saya katakan masih bersifat spekulasi. Hal-hal tersebut sudah seperti rahasia umum di kalangan masyarakat kita. Apa yang dapat kita lakukan adalah berbuah yang terbaik daripada mempersoalkan masalah rasial atau etnis. 🙂

  6. Tak sepenuhnya perang juga, anda bolehs etuju dan boleh tidak, tapi hanya untuk bersaing memenangkan lebih banyak iklan mengeruk untung sebsar-besarnya, melalui permainan perasaan rakyat, agar kupa lapar, serta semakin bodoh dan tolol. Pemanang itu adalah bangsa “kulit putih”. Semua telah dikuasasi mereka sejak lama. Maka pejabat-pejabat hanya mainan mereka, KKN mereka, inilah yang berujung pada mafia kekuasaan. Belanda dulu pun memanfaatkan “kulit putih” negeri ini. Tapi di zaman Wiranto dan Prabowo masih aktif, “etnis putih” dijarah dan dibakar dimana-maa, dan di bawah SBY etnis ulet tapi mayoritas mereka curang dan licik dalam permainan hidup ini, kini aman karena SBY. TV-TV itu pun milik mereka. TV-TV itu seolah-olah membela rakyat dan hendak mengajak menjatuhkan rezim saat ini, pemerintah SBY, tapi ternyata tidak juga. Jadi tv-tv itu tidak jelas membela kejuangan rakyat tetapi cari untung belaka. Maklum di balik itu adalah orang “kulit putih”, dengan kuli-kuli kaum intelektual kita yang susah hidup dan akhirnya terbeli dengan beberapa juta rupiah, dan tidak punya nyali dalam mengungkap kebenaran, malas, dan tidak jelas. Kalau kebakaran tangki Pertamina Cilacap jelas bukan pengalihan isu, tapi kecerobohan. Tapi kalau berbagai berita mulai sidang pengadilan fitnah teroris terhadap tersangka teroris ustaz Abu Bakar Ba’asyir, bom-bom buku, perebutan ketua PSSI yang dibesar-besarkan, hingga tersangka penipu Selli dan tersangka karyawati korup Citibank, Melinda, juga bukan hanya pengalihan isu, tetapi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mengalihkan banyak isu. Utamanya soal skandal bank century, yang sebagian uangnya digunakan jelas untuk pemenangan SBY pada pemilu 2009. Tujuannya agar perhatian masyarakat tidak terpaku pada masalah-masalah yang tidak dilaksanakan pemerintah dalam membangun bangsa, dan agar dua media besar negeri ini, MetroTv adn TVOne, utamanya, sibuk memberitakan tetek-bengek itu. Sebab Indonesia diperkirakan akan mengalami seperti Tunisia, Mesir dan Libia, karena tidak mampu menciptakan harga-harga murah dan lapangan kerja buat rakyat. Juga isu santer bahwa SBY mungkin tidak bisa bertahan hingga 2014. Pola-pola seperti ini biasa dilakukan di masa lalu. Satu contoh bahkan di masa Sukarno saja, kelompok musik mengklaim dibayar Sukarno agar mau masuk penjara dengan isu musik ngak-ngik-ngoknya, akibat tekanan publik. Di masa Pak Harto lebih banyak dan lagi kejam. Tak perlu dirinci di sini. SBY juga melakukan hal sama meskipun terlihat seolah-olah tidak kejam terhadap rakyat. Tapi menyengsarakan rakyat banyak apa tidak kejam? Tapi pesaing-pesaing atau komponen-komponen SBY yang kini di luar kekuasaan juga sepertinya pengecut, dan beraninya hanya bicara atau sedikit memprovokasi dan tidak berani bertindak terang dan sistematis melengserkan SBY, meski situasi negeri ini sudah parah begini. Padahal oposisi-oposisi di Tunisia, Mesir dan Libia sangat canggih dalam menggerakkan dan memicu unjuk rasa besar efektif melengserkan. Ini bukan soal 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun orang berkuasa, tetapi soal rakyat yang semakin dibuat lapar dan ketidak adilan serta korupsi semakin bebas lepas.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *