Telur Retak, refleksi Kesatuan Indonesia

Pada masa peang dingin, banyak kasus separatisme didasarkan pada perbedaan ideologi. Dua negara superior yang berbeda ideologi yaitu Amerika Serikat dengan liberalisme kapitalismenya dan Uni Sovyet dengan Komunisnya, berlomba menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia. Jika satu negara superior tersebut melancarkan propaganda di sebuah negara, maka yang lainnya tidak ingin ketinggalan. Seperti contoh apa yang terjadi di semenanjung korea dan Vietnam. Korea terpecah menjadi Korea Utara yang Komunis dan Korea Selatan yang Liberalis. Vietnam juga begitu. Terbagi menjadi Vietnam Utara yang komunis dan Selatan yang Liberal. Tapi sekarang kedua Vietnam itu sudah bersatu dalam ideologi komunis.

Bagi paham liberal, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri sangat dihargai. Mereka menggunakan sistem desentralisasi yang memungkinkan suatu daerah untuk mengurus masalah rumah tangganya sendiri. Negara Liberal berpendapat tak masalah jika ada daerah di suatu negara yang ingin melepaskan diri. Karena apa hak negara induk tersebut atas rakyat yang tidak ingin lagi berkomitmen dengan negara sebelumnya itu. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan negara komunis. Negara akan mengkontrol trakyatnya. Sehingga tak ada perbuatan makar atau separatis yang terjadi. Jika ada gerakan separatis, maka akan digilas dengan kekuatan senjata. Tapi pada faktanya, semua negara tidak ingin ada separatisme. Apa pun ideologinya, pemerintah pusat akan berusaha baik dengan cara damai atau militer agar wilayahnya tidak ada yang melepaskan diri.

Di Indonesia, sistem centralistik sudah mulai bergeser ke desentralistik dan otonomi daerah. Kebijakan masa lalu telah menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat daerah. Demokrasi Pancasila diefektifkan demi mendengar segala aspirasi rakyat. Kontrol pemerintah pusat atas daerah tidak sekuat masa sebelumnya. Daerah diberikan kebebasan dalam mengatur rumah tangganya. Aspirasi daerah pun lebih kuat dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tapi efek negatifnya, akhir-akhir ini berkembang rasa kedaerahan baik itu sukuisme atau provinsisme. Pemda membuat peraturan-peraturan yang bersifat kedaerahan. Hal ini bisa menimbulkan ketertutupan suatu daerah terhadap daerah lain.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah potensi sepratisme berkedok budaya di Indonesia sangat tinggi. Keanekaragaman budaya, etnisitas, agama, suku, dan bahasa bisa menjadi sebuah pemicu konflik. Semua daerah berhak untuk memisahkan diri dari NKRI jika merasa tidak memiliki kesamaan dengan daerah lainnya. Tapi syukurlah dengan tingginya kesadaran rakyat dalam hal toleransi dan demokrasi hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Cukupkanlah kasus lepasnya Timor Timur menjadi catatan pahit. Jadikan itu sebagai pelajaran yang pertama dan terakhir bagi Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghargai satu sama lain.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *